Kebijakan Pemerintah dalam Pertanian

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan lahan yang luas dan hijau, yang tidak diragukan lagi komoditas pertaniannya. Tapi apakah semua kekayaan itu dapat kita jaga? kita olah dengan baik? Lalu seberapa besarkah peran dan kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia?

Kebijakan pertanian.


Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu; ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan lain-lain. 
Beberapa contoh kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Pertanian:
kebijakan harga, kebijakan perdagangan, kebijakan subsidi, kebijakan struktural, kebijakan pengaturan, kebijakan fasilitas, kebijakan pemasaran.

Strategi Pemerintah dalam memajukan pertanian Indonesia:

1. Revitalisasi Pertanian yang mengarah untuk meningkatkan pengelolaan potensi pertanian secara optimal dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
2. Meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi, diversifikasi, pengembangan dan rehabilitasi dengan menerapkan rekayasa ekonomi, rekayasa sosial dan rekayasa teknologi
3. Membangun dan mengembangkan sumberdaya manusia pertanian menjadi sumberdaya manusia agribisnis melalui transfer pengetahuan.
4. Mendorong dan mengembangkan pola kemitraan agribisnis antara petani/kelompok tani dengan berbagai pihak yang difasilitasi oleh pemerintah.
5. Meningkatkan produktifitas komoditas-komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar baik untuk wilayah sendiri maupun daerah lain.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal untuk menjamin kesinambungan proses kegiatan pembangunan. 
   

Sudah seharusnya kita menyadari bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada artinya jika masyarakat dan pemerintah tidak ikut bekerja sama, baik di lapangan maupun dalam sektor yang lain.

Persoalan yang selalu tidak mudah diatasi adalah persoalan keadilan. Hampir setiap kebijakan jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selau ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainnya dan bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah kebijakan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil tidaknya kebijakan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.


Referensi:
http://disperta.serangkab.go.id/index.php/kebijakan-dan-program-2
http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/02/28/prabowo-kebijakan-pemerintah-tak-memihak-sektor-pertanian